Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mengubah cara perusahaan di Indonesia harus menangani data pribadi. Salah satu kewajiban yang paling menuntut adalah saat terjadi kebocoran data: perusahaan tidak bisa diam, menunda, atau menyelesaikannya secara internal tanpa pemberitahuan.

Jam-jam pertama setelah insiden

Ketika kebocoran terdeteksi, prioritasnya adalah membatasi dampak: amankan sistem yang terdampak, cabut akses yang tidak sah, dan lindungi data yang masih tersisa. Bersamaan dengan itu, tim perlu menilai data apa saja yang bocor, berapa banyak subjek data yang terdampak, dan seberapa besar risikonya. Semua langkah ini harus didokumentasikan — catatan yang rapi akan menjadi bukti kepatuhan di kemudian hari.

Kewajiban pemberitahuan 3x24 jam

UU PDP mewajibkan pengendali data memberitahukan kebocoran kepada otoritas yang berwenang dalam waktu 3x24 jam sejak diketahui, dan kepada subjek data yang terdampak. Pemberitahuan itu setidaknya memuat jenis data yang bocor, perkiraan jumlah yang terdampak, dan langkah penanganan yang dilakukan. Keterlambatan atau kelalaian memberitahukan dapat memperberat sanksi.

Sanksi yang mengintai

Pelanggaran UU PDP dapat berujung pada sanksi administratif — mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara pemrosesan data, hingga denda administratif. Dalam hal tertentu, ada pula ancaman pidana dan tuntutan ganti rugi dari subjek data yang dirugikan. Karena itu, insiden kebocoran data bukan hanya masalah teknis; ini masalah hukum yang perlu ditangani bersama penasihat hukum sejak awal.

Pencegahan lebih murah daripada penanganan

Perusahaan yang paling aman adalah yang sudah siap sebelum insiden terjadi: kebijakan pelindungan data yang jelas, enkripsi dan kontrol akses, pencatatan aktivitas pemrosesan data, pelatihan karyawan, serta rencana respons insiden yang pernah diuji. Penilaian risiko berkala dan audit keamanan membantu menemukan celah sebelum pihak lain yang menemukannya.

Artikel ini merupakan informasi umum dan bukan nasihat hukum. Penanganan setiap perkara bergantung pada fakta dan bukti yang ada; konsultasikan dengan advokat atau kuasa hukum sebelum mengambil langkah hukum.