Ketika sengketa muncul, banyak orang langsung berpikir tentang pengadilan. Padahal, litigasi adalah salah satu dari beberapa jalur — dan sering kali bukan yang paling cepat atau paling murah. Mediasi menawarkan alternatif: para pihak duduk bersama dengan bantuan mediator netral untuk mencapai kesepakatan yang mereka tentukan sendiri.
Mediasi wajib dalam perkara perdata
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, perkara perdata yang diajukan ke pengadilan pada umumnya wajib diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi terlebih dahulu. Jika mediasi berhasil, para pihak dapat membuat akta perdamaian yang berkekuatan hukum mengikat — bahkan dapat dieksekusi seperti putusan pengadilan.
Kelebihan mediasi
- Lebih cepat — mediasi umumnya selesai dalam hitungan minggu, bukan tahun.
- Rahasia — prosesnya tertutup, berbeda dengan sidang yang terbuka untuk umum.
- Menjaga hubungan — penting ketika para pihak masih harus bekerja sama, misalnya rekan bisnis atau keluarga.
- Solusi kreatif — kesepakatan bisa berisi apa pun yang disetujui para pihak, tidak terbatas pada apa yang bisa diputus hakim.
Kapan litigasi lebih tepat?
Mediasi membutuhkan itikad baik kedua belah pihak. Jika lawan tidak bersedia berunding, menyembunyikan aset, atau terus melakukan perbuatan yang merugikan, litigasi menjadi pilihan yang tepat — terutama bila dibutuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, sita jaminan, atau perintah pengadilan lainnya. Dalam banyak perkara, strategi terbaik adalah kombinasi: menegosiasikan sambil menyiapkan gugatan.
Peran mediator tersertifikasi
Mediator yang baik bukan hakim dan bukan penasihat salah satu pihak. Ia menjaga proses tetap seimbang, membantu para pihak melihat kepentingan masing-masing, dan menjaga pembicaraan tetap pada solusi. Mediator tersertifikasi memahami prosedur dan memastikan kesepakatan yang dihasilkan sah serta dapat dilaksanakan.
Artikel ini merupakan informasi umum dan bukan nasihat hukum. Penanganan setiap perkara bergantung pada fakta dan bukti yang ada; konsultasikan dengan advokat atau kuasa hukum sebelum mengambil langkah hukum.
