Ketika seseorang dirugikan oleh perbuatan pihak lain — misalnya ditipu dalam transaksi, namanya dicemarkan, atau asetnya diserobot — hukum perdata menyediakan jalan untuk menuntut ganti rugi. Dasar yang paling sering dipakai adalah perbuatan melawan hukum, yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal ini mengatur bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan pelakunya mengganti kerugian tersebut.

Empat unsur yang harus dibuktikan

Gugatan perbuatan melawan hukum tidak otomatis dikabulkan. Penggugat harus membuktikan empat unsur berikut:

  • Perbuatan melawan hukum — perbuatan itu melanggar hukum, hak orang lain, atau kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat.
  • Kesalahan — pelaku bertindak dengan sengaja atau lalai.
  • Kerugian — ada kerugian nyata yang diderita penggugat, baik materiil maupun immateriil.
  • Hubungan sebab-akibat — kerugian itu timbul karena perbuatan tersebut.

Jika salah satu unsur tidak terbukti, gugatan dapat ditolak. Karena itu, persiapan bukti sejak awal sangat menentukan.

Perbuatan melawan hukum atau wanprestasi?

Keduanya sering tertukar. Wanprestasi lahir dari perjanjian: salah satu pihak tidak memenuhi apa yang diperjanjikan. Perbuatan melawan hukum lahir dari hukum itu sendiri dan tidak membutuhkan perjanjian. Dalam praktik, satu peristiwa bisa mengandung keduanya — misalnya rekan bisnis yang tidak membayar sekaligus memalsukan dokumen. Menentukan dasar gugatan yang tepat memengaruhi strategi, bukti, dan petitum yang diajukan.

Apa yang bisa dituntut?

Pada umumnya, penggugat dapat menuntut ganti rugi materiil — seperti biaya yang sudah dikeluarkan dan keuntungan yang hilang — serta ganti rugi immateriil atas penderitaan atau kerugian nama baik. Dalam keadaan tertentu, penggugat juga dapat meminta pengadilan memerintahkan pemulihan ke keadaan semula atau melarang perbuatan itu berlanjut.

Langkah awal sebelum menggugat

Sebelum mengajukan gugatan, kumpulkan bukti: kontrak, kuitansi, percakapan, foto, dan keterangan saksi. Kirimkan somasi tertulis agar pihak lawan punya kesempatan menyelesaikan secara baik-baik. Banyak sengketa selesai pada tahap ini. Jika tidak, mediasi atau gugatan ke pengadilan menjadi langkah berikutnya — dengan catatan, perkara perdata pada umumnya wajib melalui mediasi terlebih dahulu.

Artikel ini merupakan informasi umum dan bukan nasihat hukum. Penanganan setiap perkara bergantung pada fakta dan bukti yang ada; konsultasikan dengan advokat atau kuasa hukum sebelum mengambil langkah hukum.